Charles Honoris Hadiri Workshop Pemuda Di Daerah Perbatasan

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris hadir sebagai narasumber dalam acara Temu Nasional Pemuda KNPI dan Pencanangan Tugu Pemuda Garda Terdepan dengan Tema “Pemuda Perkokoh Persatuan Ketahanan Nasional dan Nilai Kebangsaan di Bumi Perbatasan. Acara tersebut dilaksanakan di tarakan, Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut Charles Honoris memaparkan kondisi dan situasi ekonomi politik khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Charles Honoris juga menjelaskan terkait gagasan poros maritim yang sedang menjadi arah kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK. Tak lupa Charles Honoris mengajak seluruh komponen bangsa terutama pemuda untuk turut serta berpartisipasi menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan NKRI melalui program-program nyata didaerah perbatasan. RK

Sumber: http://charles-honoris.com/read/2014/12/01/62/workshop-pemuda-di-daerah-perbatasan

Pilkada Tak Langsung Timbulkan Politik Dagang Sapi

JAKARTA, BIJAKS – Penolakan atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah terus bergulir. RUU tersebut akan disahkan pertengahan bulan ini.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

“Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu, Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

“Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas,” paparnya.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata dia anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

“Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu,” tegas Charles. (wp/jp)

sumber Bijak

Pemuda RI jadi tentara Singapura, apa kata Soekarno?

Dua pemuda asal Indonesia ketahuan menjadi tentara Singapura. Keduanya mahasiswa asal Indonesia yang menjadi permanent resident di Singapura dan mengikuti wajib militer.

Kasus ini mencuat setelah TNI memergoki keduanya ikut latihan gabungan TNI AD dan AD Singapura.

“Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya,” kata Anggota Komisi I DPR dari PDIP Charles Honoris dalam rilis pers, Kamis (14/11).

Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident (PR) Singapura terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil di sana. Namun pemerintah Indonesia juga harus tegas.

“Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada di sana untuk ikut wajib militer,” kata Charles.

Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain.

Charles pun mengingatkan kata-kata Presiden pertama RI Soekarno. Jangan karena fasilitas di luar negeri lebih nyaman lalu kita melupakan Indonesia.

“Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang,” tutupnya.

[cob]
Sumber: Merdeka