KSAU Baru, PDIP: Prajurit Berhak berlatih Gunakan Alutsista Terbaik

Charles Honoris PDI Perjuangan

Penunjukkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dianggap sudah tepat. Apalagi, dia membawa misi peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tubuh TNI AU dengan tidak lagi menerima pesawat hibah.

“Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru. Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Politikus PDIP itu mengatakan, sebagai mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan),  Hadi pastinya sangat memahami kondisi alutsista TNI hari ini.

Dalam dua tahun terakhir berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista.

Karenanya, dia berharap dengan misi tersebut, Hadi bisa meminimalisir kecelakaan pesawat TNI karena pesawat tua atau perawatan yang tidak memadai. “Prajurit kita berhak untuk berlatih dan bertempur menggunakan alutsista dengan kondisi terbaik,” tegas Charles.

Lebih jauh Charles mengatakan, pengalaman Marsekal Hadi sebagai mantan Sekretaris Militer Presiden tentunya membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU. Diyakini Hadi memahami visi misi presiden terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara RI.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi, TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan juga meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas Marsekal Hadi,” pungkas Charles.

Sumber : Jawapos

Harapan Anggota DPR Charles Honoris, Kasal Dan Kasau Yang Baru Diharapkan Lebih Profesional

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna, pimpinan AL (Angkatan Laut) dan AU (Angkatan Udara) yang baru diharapkan dapat mendukung gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pertahanan. Kedua pimpinan tersebut juga harus menjaga profesionalitas TNI.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Charles Honoris, Senin (5/1/15), mengharapkan dengan terciptanya penyegaran kepemimpinan di AL dan AU, TNI akan semakin profesional dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia. Selain itu, keduanya juga harus dapat mendukung program-program Presiden. Secara khusus, program pembangunan poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden.

Charles Honoris menambahkan, Komisi I berencana mendukung penguatan alutsista TNI. Hal ini karena profesionalitas TNI harus didukung dengan peralatan dan persenjataan yang memadai.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Susilo berharap Ade mengedepankan peranan TNI dalam penegakan hukum di laut. Sementara itu, Ade menyatakan kesiapannya meningkatkan keamanan laut. TNI AL, lanjutnya, tidak akan tinggal diam terhadap kapal yang melakukan pelanggaran wilayah dan eksploitasi kekayaan tanpa izin.

“Ada dua kondisi yang dilakukan AL dalam menegakkan hukum di laut. Pertama, bagaimana TNI AL mencegah masuknya kapal ilegal dan tidak melakukan pelanggaran wilayah. Kedua, mencegah mereka melakukan eksploitasi sumber daya laut Indonesia,” katanya.
Pada Jumat (2/1), Jokowi melantik Agus Supriatna sebagai Kasau. Sebenarnya, pelantikan Kasal dan Kasau dijadwalkan berlangsung bersamaan pada 31 Desember 2014. Namun, saat itu Agus masih bintang dua. Pengangkatannya ditunda untuk menghormati tradisi kepangkatan di jajaran TNI.

Agus diangkat terlebih dahulu menjadi Kepala Staf Umum TNI dan dilantik 2 Januari 2015 menjadi Kasau. Agus yang merupakan alumnus Akademi Angkatan. Agus berjanji untuk membangun pertahanan udara menjadi prioritas dan radar akan diperkuat.

“Sehingga kita bisa mengetahui pesawat yang melintas di wilayah udara. Jadi radar ini sangat membantu. Pesawat lain tidak bisa masuk begitu saja ke wilayah kalau kita memiliki radar,” kata Agus kepada wartawan usai dilantik.

Sumber Beritasatu.com

Masa Reses, Charles Honoris Ajak Kader lain siap Untuk Berkerja

Charles Honoris, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengungkapkan sekarang ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan yang merupakan hasil perjuangan di senayan.

Oleh karena itu, Charles Honoris menambahkan, kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat

“Akibat konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik lain juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen,” kata Charles Honoris yang dikutip media online Tribunnews.

Charles Honoris pun bersyukur PDI Perjuangan memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri. Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai.

Mari bersemangat bersama-sama untuk memperjuangkan hak rakyat atas terpilihnya di Senayan agar dana reses yang telah disediakan berjalan lancar dan bermanfaat bagai masyarakat Indonesia.
By, Admin

Pilkada Tak Langsung Timbulkan Politik Dagang Sapi

JAKARTA, BIJAKS – Penolakan atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah terus bergulir. RUU tersebut akan disahkan pertengahan bulan ini.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

“Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu, Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

“Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas,” paparnya.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata dia anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

“Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu,” tegas Charles. (wp/jp)

sumber Bijak

Pemuda RI jadi tentara Singapura, apa kata Soekarno?

Dua pemuda asal Indonesia ketahuan menjadi tentara Singapura. Keduanya mahasiswa asal Indonesia yang menjadi permanent resident di Singapura dan mengikuti wajib militer.

Kasus ini mencuat setelah TNI memergoki keduanya ikut latihan gabungan TNI AD dan AD Singapura.

“Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya,” kata Anggota Komisi I DPR dari PDIP Charles Honoris dalam rilis pers, Kamis (14/11).

Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident (PR) Singapura terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil di sana. Namun pemerintah Indonesia juga harus tegas.

“Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada di sana untuk ikut wajib militer,” kata Charles.

Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain.

Charles pun mengingatkan kata-kata Presiden pertama RI Soekarno. Jangan karena fasilitas di luar negeri lebih nyaman lalu kita melupakan Indonesia.

“Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang,” tutupnya.

[cob]
Sumber: Merdeka

Peristiwa 10 November, Selamat Hari Pahlawan

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

Selengkapnya di http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November

( CHarles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDI perjuangan )