Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

“Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa,” kata Charles.

Baca juga: ( Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen )

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial,” ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

“Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya,” tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Anggota DPR Ini Tak Setuju TNI Berperan Penuh Berantas Terorisme

Pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme menjadi perdebatan hangat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah menginginkan adanya keterlibatan institusi pertahanan negara tersebut.

Namun, menurut Anggota Komisi I DPR Charles Honoris, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan bentuk pengkhianatan cita-cita reformasi.

Kata dia, reformasi melahirkan banyak institusi baru termasuk melahirkan Undang-undang Anti-Terorisme dengan model penegakan hukum.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

“Kalau kita melenceng, kita bergeser dari penegakan hukum, maka kita mengkhianati amanat reformasi itu sendiri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Charles alasannya jelas jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Anggota TNI itu dilatih dan dididik untuk perang serta pertahanan negara.

“Sedangkan, untuk penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian, Densus 88,  oleh pihak penegakan hukum,” sebut dia.

Untuk itu, dia mengatakan agak lucu jikalau nantinya prajurit TNI dijadikan penyidik, kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan terhadap terduga teroris. “Karena ini akan menjadi suatu kecacatan hukum ya,” tegas politikus PDIP itu.

Di samping itu, Charles melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme di RUU Terorisme banyak disalahartikan. Dia berpendapat, presiden ingin TNI dilibatkan dalam berantas teroris secara terbatas.

“Karena sebagai panglima tertinggi, saya yakin presiden memahami terkait aturan UU terkait dengan tupoksi TNI. Jadi menurut saya, statemen Jokowi tentang pelibatan TNI lebih banyak disalahartikan,” tutur legislator asal Jakarta itu.

Mengacu pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, institusi itu bisa dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme atas dasar keputusan politik. Artinya, TNI sifatnya memberi bantuan.

“Maksudnya bisa saja asalkan ada permintaan dari penegak hukum, kepolisian. Maka TNI bisa saja terlibat pemberantasan terorisme,” pungkas Charles.

Sumber : jawapos

Hadapi Ormas Anti Pancasila, Soliditas TNI-Polri Diapresiasi

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan bahwa TNI siap menghadapi ormas anti Pancasila mendapatkan apresiasi.

“Statement yang sudah kami tunggu sejak lama akhirnya disampaikan secara tegas oleh Panglima TNI,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

( Baca : Anggota DPR Dukung KSAU Baru Remajakan Pesawat )

Menurut politisi PDIP itu, Kebhinekaan Indonesia sedang diganggu oleh aksi-aksi ormas intoleran. Aksi-aksi mereka selama ini meresahkan publik, mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan bangsa.

“Mereka berani karena mungkin merasa dibeking oleh orang-orang kuat,” ucapnya.

Ia menambahkan, statement tegas Panglima TNI mematahkan itu semua. Sebagai garda terdepan pertahanan NKRI, TNI punya kewajiban untuk melindungi NKRI dari perpecahan termasuk dalam hal ini menghadapi ormas intoleran. Polri selama ini menjadi ujung tombak penindakan aksi-aksi anarkis kelompok-kelompok anti-Pancasila.

“Sikap tegas TNI tentunya bisa mempermudah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Soliditas TNI-Polri adalah kunci membuat Indonesia aman dan menjaga stabilitas politik nasional,” katanya.

Sumber : charles-honoris.com

KSAU Baru, PDIP: Prajurit Berhak berlatih Gunakan Alutsista Terbaik

Charles Honoris PDI Perjuangan

Penunjukkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dianggap sudah tepat. Apalagi, dia membawa misi peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tubuh TNI AU dengan tidak lagi menerima pesawat hibah.

“Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru. Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Politikus PDIP itu mengatakan, sebagai mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan),  Hadi pastinya sangat memahami kondisi alutsista TNI hari ini.

Dalam dua tahun terakhir berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista.

Karenanya, dia berharap dengan misi tersebut, Hadi bisa meminimalisir kecelakaan pesawat TNI karena pesawat tua atau perawatan yang tidak memadai. “Prajurit kita berhak untuk berlatih dan bertempur menggunakan alutsista dengan kondisi terbaik,” tegas Charles.

Lebih jauh Charles mengatakan, pengalaman Marsekal Hadi sebagai mantan Sekretaris Militer Presiden tentunya membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU. Diyakini Hadi memahami visi misi presiden terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara RI.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi, TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan juga meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas Marsekal Hadi,” pungkas Charles.

Sumber : Jawapos

Very Likely ISIS Having Contacts in Indonesia: Lawmaker

Another lawmaker of the Commission I of the House of Representatives Supiadin Saputra suspected that ISIS has connections with mass organizations in Indonesia.

“Very likely as a number of terrorists caught in the country were found to have links with ISIS network,” Supiadin, from the Nasdem faction, said on Saturday.

On Friday,lawmaker of the same commission Charles Honoris said mass organizations, which have been infiltrated by ISIS had become a proxy or liaison agents for ISIS in this region.

A mass organization leader has even installed some people as ISIS members in the country, the lawmaker of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle, said.

Both lawmakers refused to give names of the mass organizations, which have been infiltrated by ISIS.

Supiadin said information about the possibility of ISIS having connections with mass organizations in Indonesia, is held only by intelligence people.

The two lawmakers warned the people and securities authorities to be more on guard with the open support shown by certain mass organizations.

“It is widely reported in social media and video but it could not be held as evidence about the relations between mass organizations with ISIS,” Supiadin said.

Supiadin as well as Charless called on the security authorities including the military , police and the National Intelligence Agency (BIN) to take firm measures to prevent the spread of the ISIS influence.

Earlier Indonesian military chief General Gatot Nurmantyo said ISIS was building new force in southern Philippines, and plans to establish its headquarters there to run its operations in southeast Asia.

“ISIS is eyeing southern Philippines to build their headquarters for Southeast Asian operations,” Gen. Gatot said.

He said that Indonesia needs to remain on the alert against the ISIS threat as the Philippines is not far from Indonesia.

The headquarters in the Philippines is relatively close to Tarakan, Kalimantan, and Poso, where a number of Islamic terrorists are still at large.

Philippine President Rodrigo Duterte has also warned of ISIS plan to establish its base in the Philippines to run its operations in this region.

The warning by the Philippine leader should be seriously taken by Indonesian security authorities, Charles said.

Until now Manila has not succeeded in stamping out Islamic separatists and terrorist from Mindanao, southern Philippines, believed to have links with Middle East ISIS.

Sumber : Tempo

Maruarar Sirait Jadi Guru Politik di TMP

Maruarar Sirait dianggap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginspirasi mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta periode 2012-2016 Charles Honoris untuk terjun ke politik praktis. Salah satu jasa Maruarar Sirait adalah berhasil menjadikan Charles Honoris Ketua DPD TMP DKI.

Bahkan berkat pengaderan Maruarar Sirait Charles Honoris mengaku berhasil menyelesaikan tugasnya menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden melalui Pemilu 2014. Menurutnya pengaderan yang dilakukan Maruarar Sirait juga berhasil menjadikan dirinya sebagai anggota DPR.

“Pada saat menjadi ketua DPD TMP saya dihadapkan dengan dua agenda besar yaitu mengantarkan Jokowi sebagai gubernur dan presiden,” ujar Charles di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Dia berharap Ketua DPD TMP DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Rolas Sitinjak bisa maksimal menjalankan tugasnya. Khususnya, kata dia mampu meyakinkan masyarakat untuk memenangkan pilgug dan pilpres berikut.

“Ke depan TMP dan PDIP harus lebih baik dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ucapnya.

Sumber : Sindonews

Kesaksian Freddy Tak Boleh Dibuang Begitu Saja

Kesaksian terpidana mati Freddy Budiman menyinggung soal dugaan keterlibatan oknum aparat Kepolisian dan TNI dalam peredaran narkoba.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengakui kesaksian ini masih berupa informasi yang belum menjadi bahan penyelidikan kepolisian. Namun dari sini ia berharap ada tindak lanjutnya.

“Dari sana tentunya kami berharap aparat penegak hukum berdasarkan informasi itu bisa melakukan penyelidikan, baik itu penegak hukum Polri, BNN, maupun POM TNI menggunakan dasar itu untuk melakukan penyelidikan, mencari barang bukti betul tidak ada kejadian seperti itu,” kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 1 Agustus 2016.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan informasi yang diceritakan kembali oleh koordinator Kontras, Haris Azhar ini tidak bisa dibuang begitu saja.

“Cerita ini tidak bisa dipungkiri atau dibuang begitu saja, bahwa memang dari cerita ini harus bisa diselidiki,” ujar Charles.

Apabila kemudian setelah investigasi diketahui nama-nama aparat yang terlibat, maka kata Charles, mereka semua harus diproses dengan tegas. Termasuk diancam sanksi pemecatan.

“Apabila dalam hasil investigasi, penyelidikan dan penyidikan ada aparat TNI yang terlibat, ya harus segera diproses dan dipecat, karena ya ini sesuatu yang memalukan negara, aparat negara terlibat dalam tindak pidana kriminal,” kata dia.

Sumber : VIVA

Siapa Figur Alternatif yang Disiapkan PDI-P?

Charles Honoris Saat Sambutan di Hadapan Warga Cilincing (Reses)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyiapkan langkah bila batal mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Sejauh ini, Ahok masih menyatakan akan maju pada pilkada melalui jalur independen.

Politisi PDI-P Charles Honoris mengatakan bahwa partainya menyiapkan langkah dengan mengusung figur lain dalam Pilkada DKI 2017. Ia menyebut partainya memiliki beberapa kader potensial untuk diusung pada Pilkada DKI 2017, di antaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Ini masih jauh. Kalau melihat kader, kita punya banyak kader berpotensi. Kita punya Pak Wagub, Pak Djarot sendiri sudah satu tahun setengah sebagai Wagub,” kata Charles di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

Menurut Anggota DPR RI itu, Risma memiliki potensi besar membangun Jakarta. Terlebih, dalam beberapa survei, nama Risma mampu menyaingi Ahok.

Misalnya dalam survei Manilka Research and Consulting, elektabilitas Risma tidak berbeda jauh saat head to head dengan Ahok. Ahok memang lebih unggul dengan capaian elektabilitas sebesar 49,5 persen, sedangkan Risma mendapat 34,3 persen. Sisanya 7,7 persen responden menyatakan ragu-ragu dan 8,5 persen tidak menjawab.

“Bedanya cuma sekitar 10 persen. Kalau diadu dengan Pak Ahok, bisa menang kita,” sambung Charles.

Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Saat itu, survei Jokowi jauh di bawah calon petahana Fauzi Bowo. Namun Jokowi dapat menang dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Belum lagi, kata Charles, mulai bermunculan fenomena deklarasi relawan, baik relawan Djarot atau Risma.

“Ini fenomena baik, kader-kader PDI-P dihargai. Baik Pak Djarot dengan beberapa relawan deklarasikan diri, begiti juga Bu Risma,” ujar Charles.

Sumber : Kompas