Kesaksian Freddy Tak Boleh Dibuang Begitu Saja

Kesaksian terpidana mati Freddy Budiman menyinggung soal dugaan keterlibatan oknum aparat Kepolisian dan TNI dalam peredaran narkoba.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengakui kesaksian ini masih berupa informasi yang belum menjadi bahan penyelidikan kepolisian. Namun dari sini ia berharap ada tindak lanjutnya.

“Dari sana tentunya kami berharap aparat penegak hukum berdasarkan informasi itu bisa melakukan penyelidikan, baik itu penegak hukum Polri, BNN, maupun POM TNI menggunakan dasar itu untuk melakukan penyelidikan, mencari barang bukti betul tidak ada kejadian seperti itu,” kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 1 Agustus 2016.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan informasi yang diceritakan kembali oleh koordinator Kontras, Haris Azhar ini tidak bisa dibuang begitu saja.

“Cerita ini tidak bisa dipungkiri atau dibuang begitu saja, bahwa memang dari cerita ini harus bisa diselidiki,” ujar Charles.

Apabila kemudian setelah investigasi diketahui nama-nama aparat yang terlibat, maka kata Charles, mereka semua harus diproses dengan tegas. Termasuk diancam sanksi pemecatan.

“Apabila dalam hasil investigasi, penyelidikan dan penyidikan ada aparat TNI yang terlibat, ya harus segera diproses dan dipecat, karena ya ini sesuatu yang memalukan negara, aparat negara terlibat dalam tindak pidana kriminal,” kata dia.

Sumber : VIVA

Siapa Figur Alternatif yang Disiapkan PDI-P?

Charles Honoris Saat Sambutan di Hadapan Warga Cilincing (Reses)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyiapkan langkah bila batal mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Sejauh ini, Ahok masih menyatakan akan maju pada pilkada melalui jalur independen.

Politisi PDI-P Charles Honoris mengatakan bahwa partainya menyiapkan langkah dengan mengusung figur lain dalam Pilkada DKI 2017. Ia menyebut partainya memiliki beberapa kader potensial untuk diusung pada Pilkada DKI 2017, di antaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Ini masih jauh. Kalau melihat kader, kita punya banyak kader berpotensi. Kita punya Pak Wagub, Pak Djarot sendiri sudah satu tahun setengah sebagai Wagub,” kata Charles di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

Menurut Anggota DPR RI itu, Risma memiliki potensi besar membangun Jakarta. Terlebih, dalam beberapa survei, nama Risma mampu menyaingi Ahok.

Misalnya dalam survei Manilka Research and Consulting, elektabilitas Risma tidak berbeda jauh saat head to head dengan Ahok. Ahok memang lebih unggul dengan capaian elektabilitas sebesar 49,5 persen, sedangkan Risma mendapat 34,3 persen. Sisanya 7,7 persen responden menyatakan ragu-ragu dan 8,5 persen tidak menjawab.

“Bedanya cuma sekitar 10 persen. Kalau diadu dengan Pak Ahok, bisa menang kita,” sambung Charles.

Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Saat itu, survei Jokowi jauh di bawah calon petahana Fauzi Bowo. Namun Jokowi dapat menang dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Belum lagi, kata Charles, mulai bermunculan fenomena deklarasi relawan, baik relawan Djarot atau Risma.

“Ini fenomena baik, kader-kader PDI-P dihargai. Baik Pak Djarot dengan beberapa relawan deklarasikan diri, begiti juga Bu Risma,” ujar Charles.

Sumber : Kompas

INDONESIA BELUM PERLU PENJARA KHUSUS TERORIS

Indonesia dianggap belum memerlukan penjara khusus teroris. Pemisahan para terduga dan tersangka teroris di penjara khusus teroris dinilai bukan solusi yang manjur.

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistiyo berpendapat, penjara khusus teroris adalah penangangan teroris dari hilir. Menurut dia penanggulangan teroris yang paling penting adalah penanganan di hulu.

Ia menyebut sampai saat ini msh banyak buku-buku yang mengajarkan tentang radikalisme beredar bebas. “Penyebaran paham-paham melalui publikasi inilah yang mendesak untuk diberantas,” kata Hermawan di Malang, Senin (18/4).

Berbeda dengan Hermawan, anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan penjara khusus teroris dapat dipertimbangkan. Meski muncul kekhawatiran akan adanya pelanggaran HAM di dalam penjara, namun ia yakin dengan pengawasan yang ketat risiko itu dapat diminimalisir.

Charles menganggap pemisahan tahanan antara teroris dan nonteroris dapat mencegah penyebaran paham radikal.  “Selama ini tahanan non teroris menjadi sasaran tahanan teroris untuk menyebarkan ideologi dan merekrut kader baru,” ucap dia mengakhiri.

Sumber : republika.co.id

Mentri Susi dan Anggota Komisi I DPR-RI Charles Honoris Mengagumi Keluarga Bung Karno

Guruh Soekarnoputra saat memotong tumpung ulang tahun dirinya

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Guruh Soekarnoputra, merayakan ulang tahun secara sederhana di kediamannya di Jalan Sriwijaya 26, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1/15).

Anak bungsu dari pasangan presiden pertama RI, Soekarno dengan Fatmawati ini genap berusia 62 tahun. Kakak kandung Guruh yang hadir hanya Sukmawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan itu, hadir pula politikus PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR, Charles Honoris. Dia mengatakan kalau dirinya sengaja menghadiri acara tersebut karena Guruh Soekarnoputra salah satu politikus yang dikaguminya. Guruh menurut dia sudah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia.

“Mas Guruh telah memberikan komitmen di bidang politik, budaya, pendidikan bagi bangsa ini. Semoga sumbangan pemikiran dan komitmen Mas Guruh terus bermanfaat bagi bangsa Indonesia,” kata Charles Honoris.

Beberapa politikus PDI Perjuangan yang hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Utut Adianto, Nico Siahaan, dam Irene Roba. Selain itu, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie.

Susi Pudjiastuti ketika diwawancarai juga mengakui dirinya kagum dengan daya kreativitas Guruh, dan anggota keluarga Bung Karno lainnya.

“Sebagai bangsa, kita harus bangga dengan Bung Karno dan keluarganya. Saya kagum dengan Mas Guruh,” kata Susi.

Sumber rmol.co

Sumber: Charles Honoris

Pilkada Tak Langsung Timbulkan Politik Dagang Sapi

JAKARTA, BIJAKS – Penolakan atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah terus bergulir. RUU tersebut akan disahkan pertengahan bulan ini.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

“Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu, Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

“Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas,” paparnya.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata dia anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

“Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu,” tegas Charles. (wp/jp)

sumber Bijak

Pemuda RI jadi tentara Singapura, apa kata Soekarno?

Dua pemuda asal Indonesia ketahuan menjadi tentara Singapura. Keduanya mahasiswa asal Indonesia yang menjadi permanent resident di Singapura dan mengikuti wajib militer.

Kasus ini mencuat setelah TNI memergoki keduanya ikut latihan gabungan TNI AD dan AD Singapura.

“Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya,” kata Anggota Komisi I DPR dari PDIP Charles Honoris dalam rilis pers, Kamis (14/11).

Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident (PR) Singapura terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil di sana. Namun pemerintah Indonesia juga harus tegas.

“Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada di sana untuk ikut wajib militer,” kata Charles.

Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain.

Charles pun mengingatkan kata-kata Presiden pertama RI Soekarno. Jangan karena fasilitas di luar negeri lebih nyaman lalu kita melupakan Indonesia.

“Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang,” tutupnya.

[cob]
Sumber: Merdeka

Keberadaan politisi muda dalam parpol dinilai penting

Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga.

“Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting. Parpol kan perlu regenerasi, baik segi pemikiran, ide-ide dan kinerja. Kalau tidak ada regenerasi, maka tidak ada perkembangan di partai,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut pria kelahiran Jakarta, 23 Juli 1984 tersebut, politisi muda tetap membutuhkan tokoh panutan. “Bagi politisi yang muda-muda, senior di partai merupakan figur tepat untuk belajar ideologi dan kinerja, bagaimana kita dapat melayani rakyat dengan baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, proses regenerasi partainya berlangsung positif. “Anggota DPR dari PDIP kini banyak yang berusia 50 tahun ke bawah. Artinya ini bentuk regenerasi yang lumayan baik di PDIP,” imbuh Ketua Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini.

Dia mengemukakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menekankan pentingnya politisi muda PDIP memiliki ideologi.

“Tri Sakti Bung Karno harus dapat diimplementasikan dalam tugas kita di legislatif. Kita juga diminta Ibu Mega untuk tetap belajar loyal dengan partai. Pesan Ibu Mega pastinya sangat kita hormati dan patuhi,” ucapnya.

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/keberadaan-politisi-muda-dalam-parpol-dinilai-penting/68516

Data Diri Charles Honoris | Profil Tokoh Politik

Mengenal Lebih Dekat

Saya, Charles Honoris, agar semakin akrab panggil saja CH. Saya selalu ingin menjadi pendengar yang baik, bahkan terasa aneh jika saya harus memotong pembicaraan orang lain saat diskusi. Sejak kecil pun saya selalu diharuskan santun dalam berbicara, sampaikan maaf jika salah dan ucapkan terimakasih atas apapun yang kita terima. Saya meyakini dengan cara inilah saya bisa lebih mudah berkomunikasi dengan sahabat, kolega bahkan konstituen saya.

Puji Syukur kepada Tuhan, pada tanggal 1 Oktober 2014 yang lalu, secara resmi saya telah dilantik sebagai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019. Menjadi wakil rakyat tentu membanggakan, tetapi akan lebih sempurna jika nantinya masyarakat yang saya wakili juga merasakan kebanggaan yang sama telah memiliki wakil rakyat seperti saya. Bagi saya, aspirasi masyarakat adalah amanah, dan memperjuangkan aspirasi tersebut adalah pengabdian.

Organisasi

Lulus dari SD dan SMP di Pelita Harapan Jakarta, CH melanjutkan pendidikannya di Christ Church Grammar School Australia sebelum mengambil jurusan Politik dan Hukum di International Christian University, Tokyo, Jepang. Selama pendidikan di Jepang, CH banyak beraktivitas dalam organisasi PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) dan juga bersosialisasi dengan berbagai organisasi pemuda lintas negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Komunikasi pemuda lintas negara dan organisasi menempa CH sebagai aktivis di lingkungannya, semangat organisasi ini terus dilanjutkan di tanah air dengan bergabung di Taruna Merah Putih sekaligus diberi kepercayaan sebagai Ketua Propinsi DKI Jakarta.

Politik adalah Panggilan, Anggota Dewan adalah Pengabdian

Charles Honoris terlahir dari keluarga pengusaha Luntungan Honoris. Meskipun dibesarkan didalam lingkungan pengusaha dan bisnis, justru sejak kecil CH menyukai segala hal yang menyangkut politik dan kenegaraan. Hobinya membaca, menulis dan mengoleksi buku tentang sejarah para negawaran dan pahlawan. Kesukaan akan dunia politik tersebut dibuktikan CH dengan menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang politik dan hukum di International Christian University, Tokyo Jepang. CH juga aktif menulis diberbagai media, serta aktif berorganisasi selama menempuh studi di luar negeri. Bagi dia, Politik adalah Panggilan.

Politisi muda PDI Perjuangan ini, sampai sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Taruna Merah Putih Propinsi DKI Jakarta. Perjuangannya menjadi anggota DPR RI telah berhasil karena dukungan masyarakat di daerah pemilihannya. Perolehan suara CH pada Pemilihan Legislatif 2014 kemarin sebanyak 96.842.

CH beranggapan bahwa menjadi anggota dewan bukanlah sebuah pekerjaan, karena kalo sekedar pekerjaan, bisnis dan usaha keluarganya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi istri dan putranya. Justru menurut CH menjadi Anggota Dewan itu adalah Pengabdian. CH telah berkomitmen untuk memberikan seluruh gaji, dana reses, dan anggaran lainnya kepada masyarakat melalui program-program penyerapan aspirasi, pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya. Langkah awal pun sudah dimulai CH dengan mendirikan Rumah Konstituen Charles Honoris sebagai rumah bersama, rumah aspirasi dan rumah perjuangan.

Penilaian masyarakat terhadap anggota dewan saat ini sangat buruk. Politisi di Senayan identik dengan korupsi, glamour, dan jauh dari harapan masyarakat. Atas dasar penilaian tersebut, CH ingin membuktikan diri bahwa selama menjabat sebagai anggota DPR RI, dia akan bersikap transparan, tanpa sekat dengan membangun sebuah ruang komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Prinsipnya masyarakat harus tahu apa saja yang dilakukan wakil nya di Senayan serta peruntukan penggunaan anggaran yang diterima oleh anggota dewan.

Setiap hari sepulang kerja CH juga berjanji menyempatkan diri untuk menyusuri kampung-kampung dan menemui warga di daerah pemilihannya. Niatnya hanya sederhana, dia hanya ingin mendengarkan keluhan dan aspirasi warga didaerah pemilihannya, dan kemudian semaksimal mungkin akan dia perjuangan di Gedung Parlemen Senayan.

Sumber, Charles Honoris Profil, Wikipedia

Charles Honoris: Usul Presiden Dipilih MPR Seperti Sedang “Ngigau”

Penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi.

Charles Honoris dan Irene/Isitmewa

Suara.com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

Suara.com

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Charles Honoris PDI Perjuangan/Suara,com

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

Satuharapan

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama