Anggota DPR Ini Tak Setuju TNI Berperan Penuh Berantas Terorisme

Pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme menjadi perdebatan hangat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah menginginkan adanya keterlibatan institusi pertahanan negara tersebut.

Namun, menurut Anggota Komisi I DPR Charles Honoris, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan bentuk pengkhianatan cita-cita reformasi.

Kata dia, reformasi melahirkan banyak institusi baru termasuk melahirkan Undang-undang Anti-Terorisme dengan model penegakan hukum.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

“Kalau kita melenceng, kita bergeser dari penegakan hukum, maka kita mengkhianati amanat reformasi itu sendiri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Charles alasannya jelas jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Anggota TNI itu dilatih dan dididik untuk perang serta pertahanan negara.

“Sedangkan, untuk penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian, Densus 88,  oleh pihak penegakan hukum,” sebut dia.

Untuk itu, dia mengatakan agak lucu jikalau nantinya prajurit TNI dijadikan penyidik, kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan terhadap terduga teroris. “Karena ini akan menjadi suatu kecacatan hukum ya,” tegas politikus PDIP itu.

Di samping itu, Charles melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme di RUU Terorisme banyak disalahartikan. Dia berpendapat, presiden ingin TNI dilibatkan dalam berantas teroris secara terbatas.

“Karena sebagai panglima tertinggi, saya yakin presiden memahami terkait aturan UU terkait dengan tupoksi TNI. Jadi menurut saya, statemen Jokowi tentang pelibatan TNI lebih banyak disalahartikan,” tutur legislator asal Jakarta itu.

Mengacu pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, institusi itu bisa dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme atas dasar keputusan politik. Artinya, TNI sifatnya memberi bantuan.

“Maksudnya bisa saja asalkan ada permintaan dari penegak hukum, kepolisian. Maka TNI bisa saja terlibat pemberantasan terorisme,” pungkas Charles.

Sumber : jawapos

Very Likely ISIS Having Contacts in Indonesia: Lawmaker

Another lawmaker of the Commission I of the House of Representatives Supiadin Saputra suspected that ISIS has connections with mass organizations in Indonesia.

“Very likely as a number of terrorists caught in the country were found to have links with ISIS network,” Supiadin, from the Nasdem faction, said on Saturday.

On Friday,lawmaker of the same commission Charles Honoris said mass organizations, which have been infiltrated by ISIS had become a proxy or liaison agents for ISIS in this region.

A mass organization leader has even installed some people as ISIS members in the country, the lawmaker of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle, said.

Both lawmakers refused to give names of the mass organizations, which have been infiltrated by ISIS.

Supiadin said information about the possibility of ISIS having connections with mass organizations in Indonesia, is held only by intelligence people.

The two lawmakers warned the people and securities authorities to be more on guard with the open support shown by certain mass organizations.

“It is widely reported in social media and video but it could not be held as evidence about the relations between mass organizations with ISIS,” Supiadin said.

Supiadin as well as Charless called on the security authorities including the military , police and the National Intelligence Agency (BIN) to take firm measures to prevent the spread of the ISIS influence.

Earlier Indonesian military chief General Gatot Nurmantyo said ISIS was building new force in southern Philippines, and plans to establish its headquarters there to run its operations in southeast Asia.

“ISIS is eyeing southern Philippines to build their headquarters for Southeast Asian operations,” Gen. Gatot said.

He said that Indonesia needs to remain on the alert against the ISIS threat as the Philippines is not far from Indonesia.

The headquarters in the Philippines is relatively close to Tarakan, Kalimantan, and Poso, where a number of Islamic terrorists are still at large.

Philippine President Rodrigo Duterte has also warned of ISIS plan to establish its base in the Philippines to run its operations in this region.

The warning by the Philippine leader should be seriously taken by Indonesian security authorities, Charles said.

Until now Manila has not succeeded in stamping out Islamic separatists and terrorist from Mindanao, southern Philippines, believed to have links with Middle East ISIS.

Sumber : Tempo

Maruarar Sirait Jadi Guru Politik di TMP

Maruarar Sirait dianggap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginspirasi mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta periode 2012-2016 Charles Honoris untuk terjun ke politik praktis. Salah satu jasa Maruarar Sirait adalah berhasil menjadikan Charles Honoris Ketua DPD TMP DKI.

Bahkan berkat pengaderan Maruarar Sirait Charles Honoris mengaku berhasil menyelesaikan tugasnya menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden melalui Pemilu 2014. Menurutnya pengaderan yang dilakukan Maruarar Sirait juga berhasil menjadikan dirinya sebagai anggota DPR.

“Pada saat menjadi ketua DPD TMP saya dihadapkan dengan dua agenda besar yaitu mengantarkan Jokowi sebagai gubernur dan presiden,” ujar Charles di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Dia berharap Ketua DPD TMP DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Rolas Sitinjak bisa maksimal menjalankan tugasnya. Khususnya, kata dia mampu meyakinkan masyarakat untuk memenangkan pilgug dan pilpres berikut.

“Ke depan TMP dan PDIP harus lebih baik dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ucapnya.

Sumber : Sindonews

Kesaksian Freddy Tak Boleh Dibuang Begitu Saja

Kesaksian terpidana mati Freddy Budiman menyinggung soal dugaan keterlibatan oknum aparat Kepolisian dan TNI dalam peredaran narkoba.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengakui kesaksian ini masih berupa informasi yang belum menjadi bahan penyelidikan kepolisian. Namun dari sini ia berharap ada tindak lanjutnya.

“Dari sana tentunya kami berharap aparat penegak hukum berdasarkan informasi itu bisa melakukan penyelidikan, baik itu penegak hukum Polri, BNN, maupun POM TNI menggunakan dasar itu untuk melakukan penyelidikan, mencari barang bukti betul tidak ada kejadian seperti itu,” kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 1 Agustus 2016.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan informasi yang diceritakan kembali oleh koordinator Kontras, Haris Azhar ini tidak bisa dibuang begitu saja.

“Cerita ini tidak bisa dipungkiri atau dibuang begitu saja, bahwa memang dari cerita ini harus bisa diselidiki,” ujar Charles.

Apabila kemudian setelah investigasi diketahui nama-nama aparat yang terlibat, maka kata Charles, mereka semua harus diproses dengan tegas. Termasuk diancam sanksi pemecatan.

“Apabila dalam hasil investigasi, penyelidikan dan penyidikan ada aparat TNI yang terlibat, ya harus segera diproses dan dipecat, karena ya ini sesuatu yang memalukan negara, aparat negara terlibat dalam tindak pidana kriminal,” kata dia.

Sumber : VIVA

INDONESIA BELUM PERLU PENJARA KHUSUS TERORIS

Indonesia dianggap belum memerlukan penjara khusus teroris. Pemisahan para terduga dan tersangka teroris di penjara khusus teroris dinilai bukan solusi yang manjur.

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistiyo berpendapat, penjara khusus teroris adalah penangangan teroris dari hilir. Menurut dia penanggulangan teroris yang paling penting adalah penanganan di hulu.

Ia menyebut sampai saat ini msh banyak buku-buku yang mengajarkan tentang radikalisme beredar bebas. “Penyebaran paham-paham melalui publikasi inilah yang mendesak untuk diberantas,” kata Hermawan di Malang, Senin (18/4).

Berbeda dengan Hermawan, anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan penjara khusus teroris dapat dipertimbangkan. Meski muncul kekhawatiran akan adanya pelanggaran HAM di dalam penjara, namun ia yakin dengan pengawasan yang ketat risiko itu dapat diminimalisir.

Charles menganggap pemisahan tahanan antara teroris dan nonteroris dapat mencegah penyebaran paham radikal.  “Selama ini tahanan non teroris menjadi sasaran tahanan teroris untuk menyebarkan ideologi dan merekrut kader baru,” ucap dia mengakhiri.

Sumber : republika.co.id

Charles Honoris Hadiri Workshop Pemuda Di Daerah Perbatasan

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris hadir sebagai narasumber dalam acara Temu Nasional Pemuda KNPI dan Pencanangan Tugu Pemuda Garda Terdepan dengan Tema “Pemuda Perkokoh Persatuan Ketahanan Nasional dan Nilai Kebangsaan di Bumi Perbatasan. Acara tersebut dilaksanakan di tarakan, Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut Charles Honoris memaparkan kondisi dan situasi ekonomi politik khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Charles Honoris juga menjelaskan terkait gagasan poros maritim yang sedang menjadi arah kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK. Tak lupa Charles Honoris mengajak seluruh komponen bangsa terutama pemuda untuk turut serta berpartisipasi menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan NKRI melalui program-program nyata didaerah perbatasan. RK

Sumber: http://charles-honoris.com/read/2014/12/01/62/workshop-pemuda-di-daerah-perbatasan