Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Anggota DPR Ini Tak Setuju TNI Berperan Penuh Berantas Terorisme

Pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme menjadi perdebatan hangat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah menginginkan adanya keterlibatan institusi pertahanan negara tersebut.

Namun, menurut Anggota Komisi I DPR Charles Honoris, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan bentuk pengkhianatan cita-cita reformasi.

Kata dia, reformasi melahirkan banyak institusi baru termasuk melahirkan Undang-undang Anti-Terorisme dengan model penegakan hukum.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

“Kalau kita melenceng, kita bergeser dari penegakan hukum, maka kita mengkhianati amanat reformasi itu sendiri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Charles alasannya jelas jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Anggota TNI itu dilatih dan dididik untuk perang serta pertahanan negara.

“Sedangkan, untuk penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian, Densus 88,  oleh pihak penegakan hukum,” sebut dia.

Untuk itu, dia mengatakan agak lucu jikalau nantinya prajurit TNI dijadikan penyidik, kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan terhadap terduga teroris. “Karena ini akan menjadi suatu kecacatan hukum ya,” tegas politikus PDIP itu.

Di samping itu, Charles melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme di RUU Terorisme banyak disalahartikan. Dia berpendapat, presiden ingin TNI dilibatkan dalam berantas teroris secara terbatas.

“Karena sebagai panglima tertinggi, saya yakin presiden memahami terkait aturan UU terkait dengan tupoksi TNI. Jadi menurut saya, statemen Jokowi tentang pelibatan TNI lebih banyak disalahartikan,” tutur legislator asal Jakarta itu.

Mengacu pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, institusi itu bisa dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme atas dasar keputusan politik. Artinya, TNI sifatnya memberi bantuan.

“Maksudnya bisa saja asalkan ada permintaan dari penegak hukum, kepolisian. Maka TNI bisa saja terlibat pemberantasan terorisme,” pungkas Charles.

Sumber : jawapos

Hadapi Ormas Anti Pancasila, Soliditas TNI-Polri Diapresiasi

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan bahwa TNI siap menghadapi ormas anti Pancasila mendapatkan apresiasi.

“Statement yang sudah kami tunggu sejak lama akhirnya disampaikan secara tegas oleh Panglima TNI,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

( Baca : Anggota DPR Dukung KSAU Baru Remajakan Pesawat )

Menurut politisi PDIP itu, Kebhinekaan Indonesia sedang diganggu oleh aksi-aksi ormas intoleran. Aksi-aksi mereka selama ini meresahkan publik, mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan bangsa.

“Mereka berani karena mungkin merasa dibeking oleh orang-orang kuat,” ucapnya.

Ia menambahkan, statement tegas Panglima TNI mematahkan itu semua. Sebagai garda terdepan pertahanan NKRI, TNI punya kewajiban untuk melindungi NKRI dari perpecahan termasuk dalam hal ini menghadapi ormas intoleran. Polri selama ini menjadi ujung tombak penindakan aksi-aksi anarkis kelompok-kelompok anti-Pancasila.

“Sikap tegas TNI tentunya bisa mempermudah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Soliditas TNI-Polri adalah kunci membuat Indonesia aman dan menjaga stabilitas politik nasional,” katanya.

Sumber : charles-honoris.com

KSAU Baru, PDIP: Prajurit Berhak berlatih Gunakan Alutsista Terbaik

Charles Honoris PDI Perjuangan

Penunjukkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dianggap sudah tepat. Apalagi, dia membawa misi peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tubuh TNI AU dengan tidak lagi menerima pesawat hibah.

“Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru. Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Politikus PDIP itu mengatakan, sebagai mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan),  Hadi pastinya sangat memahami kondisi alutsista TNI hari ini.

Dalam dua tahun terakhir berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista.

Karenanya, dia berharap dengan misi tersebut, Hadi bisa meminimalisir kecelakaan pesawat TNI karena pesawat tua atau perawatan yang tidak memadai. “Prajurit kita berhak untuk berlatih dan bertempur menggunakan alutsista dengan kondisi terbaik,” tegas Charles.

Lebih jauh Charles mengatakan, pengalaman Marsekal Hadi sebagai mantan Sekretaris Militer Presiden tentunya membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU. Diyakini Hadi memahami visi misi presiden terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara RI.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi, TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan juga meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas Marsekal Hadi,” pungkas Charles.

Sumber : Jawapos

Very Likely ISIS Having Contacts in Indonesia: Lawmaker

Another lawmaker of the Commission I of the House of Representatives Supiadin Saputra suspected that ISIS has connections with mass organizations in Indonesia.

“Very likely as a number of terrorists caught in the country were found to have links with ISIS network,” Supiadin, from the Nasdem faction, said on Saturday.

On Friday,lawmaker of the same commission Charles Honoris said mass organizations, which have been infiltrated by ISIS had become a proxy or liaison agents for ISIS in this region.

A mass organization leader has even installed some people as ISIS members in the country, the lawmaker of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle, said.

Both lawmakers refused to give names of the mass organizations, which have been infiltrated by ISIS.

Supiadin said information about the possibility of ISIS having connections with mass organizations in Indonesia, is held only by intelligence people.

The two lawmakers warned the people and securities authorities to be more on guard with the open support shown by certain mass organizations.

“It is widely reported in social media and video but it could not be held as evidence about the relations between mass organizations with ISIS,” Supiadin said.

Supiadin as well as Charless called on the security authorities including the military , police and the National Intelligence Agency (BIN) to take firm measures to prevent the spread of the ISIS influence.

Earlier Indonesian military chief General Gatot Nurmantyo said ISIS was building new force in southern Philippines, and plans to establish its headquarters there to run its operations in southeast Asia.

“ISIS is eyeing southern Philippines to build their headquarters for Southeast Asian operations,” Gen. Gatot said.

He said that Indonesia needs to remain on the alert against the ISIS threat as the Philippines is not far from Indonesia.

The headquarters in the Philippines is relatively close to Tarakan, Kalimantan, and Poso, where a number of Islamic terrorists are still at large.

Philippine President Rodrigo Duterte has also warned of ISIS plan to establish its base in the Philippines to run its operations in this region.

The warning by the Philippine leader should be seriously taken by Indonesian security authorities, Charles said.

Until now Manila has not succeeded in stamping out Islamic separatists and terrorist from Mindanao, southern Philippines, believed to have links with Middle East ISIS.

Sumber : Tempo

Pilkada Tak Langsung Timbulkan Politik Dagang Sapi

JAKARTA, BIJAKS – Penolakan atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah terus bergulir. RUU tersebut akan disahkan pertengahan bulan ini.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

“Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu, Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

“Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas,” paparnya.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata dia anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

“Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu,” tegas Charles. (wp/jp)

sumber Bijak

Keberadaan politisi muda dalam parpol dinilai penting

Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga.

“Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting. Parpol kan perlu regenerasi, baik segi pemikiran, ide-ide dan kinerja. Kalau tidak ada regenerasi, maka tidak ada perkembangan di partai,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut pria kelahiran Jakarta, 23 Juli 1984 tersebut, politisi muda tetap membutuhkan tokoh panutan. “Bagi politisi yang muda-muda, senior di partai merupakan figur tepat untuk belajar ideologi dan kinerja, bagaimana kita dapat melayani rakyat dengan baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, proses regenerasi partainya berlangsung positif. “Anggota DPR dari PDIP kini banyak yang berusia 50 tahun ke bawah. Artinya ini bentuk regenerasi yang lumayan baik di PDIP,” imbuh Ketua Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini.

Dia mengemukakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menekankan pentingnya politisi muda PDIP memiliki ideologi.

“Tri Sakti Bung Karno harus dapat diimplementasikan dalam tugas kita di legislatif. Kita juga diminta Ibu Mega untuk tetap belajar loyal dengan partai. Pesan Ibu Mega pastinya sangat kita hormati dan patuhi,” ucapnya.

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/keberadaan-politisi-muda-dalam-parpol-dinilai-penting/68516