Charles Honoris: Indonesia Tak Perlu Menerima Permintaan Kembali Timor Leste

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Wacana bergabungnya kembali Timor Leste ke Indonesia yang pernah dilontarkan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, disarankan agar benar-benar dimatangkan lebih dulu pihak Timor Leste. Sebab wacana tersebut tentu akan menjadi polemik baru Timor Leste dan Indonesia.

Kita harus menghormati kedaulatan negara Timor Leste yang diakui dunia, belum tentu pernyataan Xanana merepresentasikan aspirasi rakyat Timor Leste. Mereka harus menyolidkan wacana ini dulu, kita tak perlu ikut berpolemik terhadap urusan dalam negeri mereka, ujar Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, di Senayan, Jumat, (10/10).

Mencuatnya wacana tersebut dianggap wajar lantaran Timor Leste memang dianggap lebih untung jika bergabung kembali ke Indonesia. Namun, jika ingin terealisasi, Timor Leste tentu harus mengadakaan referendum kedua yang dihadiri oleh salah satu perwakilan PBB. Hal itu diperlukan sebagai pengakuan dari masyarakat internasional.

Referendum yang dihadiri PBB untuk membuktikan bahwa rakyat di sana memang benar-benar ingin bergabung kembali, legitimasinya tetap harus dijaga. Kalau dari pihak Indonesia tidak perlu ikut membuat referendum, cukup menanyakan ke MPR mau diterima atau tidak niatan tersebut. Tapi yang terpenting harus ada penjajakan informal dari kedua belah pihak, jika kesepakatan sudah tercapai baru ditindaklanjuti secara formal, jelas Budidarmono, Pakar Hukum Tata Negara kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Pengamat Politik, Emrus Sihombing menduga kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada menjadi menjadi alasan kuat Tomor Leste ingin bergabung kembali. Terlepas sistem di sana bagus atau jelek, tapi yang pasti ini hanya kekecewaan beberapa kelompok politisi saja. Mungkin dianggap saat masa bergabung dengan kita mereka lebih sejahtera, ujarnya kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Namun, ia sendiri menyangsikan kesungguhan niat Timor Leste untuk bergabung. Hal itu diduga hanya opini segelintir orang saja, karena jika dibandingkan lepasnya mereka dari Indonesia jauh lebih banyak disepakati rakyat di sana. Indonesia pun hingga kini tak terlalu menanggapi serius wacana tersebut, bahkan Emrus mengatakan tidak ada untungnya sama sekali bagi Indonesia jika Pengamat Politik, Emrus Sihombing Timor Leaste bergabung kembali.

Dulu saat kita berintegrasi APBN banyak yang dikeluarkan untuk mereka, tapi nyatanya lepas. Jangan sampai kita terjebak dan berkorban dua kali, habis di pikiran, energi, dan biaya sedang masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang harus diurusi. Mereka bergabung karena ada masalah, mungkin kemiskinan, suruh saja urus sendiri kan secara internasional sudah legitimate, ungkapnya.
Reporter : Aditya Widya Putri
Redaktur : Ramidi

Sumber: Gresnews

Tag: Charles Honoris

Pilkada Tak Langsung Timbulkan Politik Dagang Sapi

JAKARTA, BIJAKS – Penolakan atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah terus bergulir. RUU tersebut akan disahkan pertengahan bulan ini.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

“Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu, Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

“Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas,” paparnya.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata dia anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

“Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu,” tegas Charles. (wp/jp)

sumber Bijak

Pemuda RI jadi tentara Singapura, apa kata Soekarno?

Dua pemuda asal Indonesia ketahuan menjadi tentara Singapura. Keduanya mahasiswa asal Indonesia yang menjadi permanent resident di Singapura dan mengikuti wajib militer.

Kasus ini mencuat setelah TNI memergoki keduanya ikut latihan gabungan TNI AD dan AD Singapura.

“Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya,” kata Anggota Komisi I DPR dari PDIP Charles Honoris dalam rilis pers, Kamis (14/11).

Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident (PR) Singapura terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil di sana. Namun pemerintah Indonesia juga harus tegas.

“Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada di sana untuk ikut wajib militer,” kata Charles.

Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain.

Charles pun mengingatkan kata-kata Presiden pertama RI Soekarno. Jangan karena fasilitas di luar negeri lebih nyaman lalu kita melupakan Indonesia.

“Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang,” tutupnya.

[cob]
Sumber: Merdeka